Berdasar laman korlantas.polri.go.id pada tanggal 09/11/2022, jumlah kendaraan yang tercatat di sistem Electronic, Registration Indentifitication. Ada 21.529.736 kendaraan yang berada di wilayah DKI Jakarta, motor menjadi jenis kendaraan yang paling banyak digunakan yakni 17.102.125, sedangkan mobil pribadi mencapai angka 3.588.384.
Banyaknya kendaraan di ibukota tentu berpengaruh dengan penggunaan Bahan Bakar Minyak(BBM), apa kabar dengan kenaikan harga tiga jenis Bahan Bakar Minyak(BBM). Bagaimana dampak berganda yang biasanya terjadi bila BBM naik. Selain itu ada bahaya yang mengintai dengan penggunaan BBM, dampak signifikan terhadap lingkungan yang berpengaruh terhadap kualitas hidup warga ibukota.
Membincang persoalan BBM di Jakarta adalah hal yang krusial, dalam situasi ekonomi dan lingkungan sangat penting,ibukota negara merupakan barometer. Pengendalian BBM bersubsidi perlu diperhatikan karena penggunaan kendaraan pribadi baik roda dua dan roda sangat dominan,sehingga bahan bakar banyak di alokasikan di Jakarta.
Perlu di ingat juga bahwa Jakarta termasuk kota dengan tingkat polusi tinggi di Indonesia , hal ini tidak terlepas penggunaan bahan bakar yang belum ramah lingkungan. Pada kenyataannya konsumsi BBM adalah pengguna kendaraan roda empat yang dikategorikan orang mampu, hal ini menjadi ketidakadilan secara ekonomi, serta ketimpangan ekologis karena dampak penggunaan bahan bakar sangat tinggi.
Pada tanggal 8 November 2022 acara Talkshow Ruang Publik KBR, membahas tema yang menarik yakni “Pengendalian BBM Bersubsidi Tepat Sasaran di Wilayah DKI Jakarta”. Pembahasan ini menjadi penting karena ibukota merupakan barometer bagi wilayah lainnya di Indonesia, kolaborasi apik antara KBR dan juga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menampilkan nara sumber yang kompeten dibidangnya.
Narasumber dalam perbincangan ini memberi wawasan baru akan BBM bersubsidi di ibukota, hadir Tulus Abadi yang menjabat Ketua Pengurus Harian YLKI. Luckmi Purwandari, ST. M. Si, Direktur Pencemaran Udara KLHK. Maopang Harahap, ST.M.M. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas. Dr Syarifin Liputo,A. T. D., M.T sebagai Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Semoga semakin sering dilakukan diskusi publik, agar pengendalian BBM bersubsidi lebih banyak diketahui oleh masyarakat secara luas. Tugas Pemerintah adalah menjamin pasokan BBM yang selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Sehingga Bio solar Jenis BBM Tertentu(JBT) dan Pertalite Jenis BBM Khusus Penugasan(JBKP) terdistribusi secara tepat sasaran.
Kualitas Udara DKI Jakarta di Antara Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak
Bila mendeskripsikan pendapat Luckmi Purwandari, ST.M.Si ketika talkshow, kemungkinan warga Jakarta akan full senyum nih.Tahu nggak sih gaes dalam 65 hari terakhir kualitas udara di Jakarta semakin membaik, Indeks Standar Pencemaran Udara trendnya menurun. Pantauan ini didapat dari lima Stasiun Pemantauan Udara Secara Otomatis yang berada di DKI Jakarta.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyambut positif dengan ungkapan bahwa kualitas udara Jakarta yang kian membaik, hal ini terjadi adanya migrasi penggunaan pertalite ke pertamax sehingga kadar emisi yang dikeluarkan menjadi rendah. Kendaraan bermotor mempunyai pengaruh terhadap kualitas udara.
Salah satu kebijakan yang sedang digodok adalah kendaraan yang bisa memenuhi baku mutu emisi, maka pajaknya akan lebih ringan dibanding kendaraan yang hasil emisinya melebihi baku mutu yang dipersyaratkan. Terbitnya Permen LKH Nomor 20 Tahun 2017, kendaraan roda empat atau lebih yang diproduksi atau tipe baru harus memenuhi standar Euro 4.
Subsidi dan Kompensasi BBM dengn Penyaluran Tepat Sasaran
APBN membiayai JBT dan juga JBKP, kedua bahan bakar yakni solar dan pertalite mendapatkan subsidi dan kompensasi, solar mendapatkan subsidi tetap sebesar Rp 500, sedangkan pertalite tidak mendapatkan subsidi namun kompensasi. Menurut Maompang Harahap, ST.,M.Si, pengaturan pengendalian volume sangat penting karena dapat dialokasikan untuk kegiatan lebih produktif.
Pemerintah pada dasarnya menjamin pasokan bahan bakar minyak bersubsidi, namun di sisi lain masyarakat mempunyai kesadaran untuk menggunakan BBM yang berkualitas dan juga ramah lingkungan. Di sisi lain golongan yang lebih mampu jangan juga mengkonsumsi BBM bersubsidi, yang merupakan haknya orang lain.
Data di tahun 2019 serta tahun 2020 penggunaan JBT dan juga JBKP terjadi penurunan, untuk JBT di DKI kira kira pada tahun 2021 volume penyaluran di kisaran angka 5%
Integrasi Layanan Angkutan Umum Senyaman Kendaraan Pribadi
Ketika situasi kendaraan di jalan raya tersendat dan bahkan terhenti, tentu situasi ini sangatlah menjengkelkan bagi penggunanya. Volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan sering kali menjadi tudingan sebagian orang untuk situasi kemacetan di Jakarta. Beruntung mengikuti talkshow ciamik yang diselenggarakan YLKI, sehingga dapat mengetahui benang merah kemacetan yang mendera ibu kota.
Provinsi di Indonesia yang memiliki integrasi layanan angkutan umum yang mumpuni adalah DKI Jakarta, adanya Trans Jakarta, MRT, Commuter Line hingga LRT memberikan kemudahan masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya bisa berpindah tempat dalam waktu yang singkat. Namun kenyataannya tak semudah yang dibayangkan. Kendaraan pribadi tetap berseliweran di jalan, macet dan polusi pun tak terelakan.
Dr Syafrin Liputo, A.T.D., M.T, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta menguraikan layanan angkutan umum di Jakarta untuk saat ini ada kepastian waktu ketika bermobilitas. Jika menggunakan kendaraan pribadi, perjalanan tidak bisa diprediksi mengingat situasi jalanan bisa saja mengalami kemacetan.
Sedangkan bila menggunakan layanan angkutan umum, ada kepastian waktu tempuh yang dapat di perkirakan. Beralih dari kendaran pribadi dengan menggunakan angkutan umum adalah hal yang bijak. Untuk saat ini jalur jalur yang dilalui oleh bus Trans Jakarta telah disterilkan sehingga perjalanan pun menjadi nyaman. Saatnya beralih menggunakan moda transportasi massal sehingga polusi di Jakarta akan berkurang.
Memantik Persoalan Perlukah Dipertahankan Subsidi BBM ?
“Alam akan mencari keseimbangan sendiri ketika sumber polutannya berkurang,” Tri Yuswidjajanto Zaenuri dosen Konversi Energi,Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung.
Komoditas BBM bukan melulu komoditas energi namun melebar ke spektrum komoditas politik, sosial dan sebagainya. Namun yang menjadi tujuan utama adalah kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, hal ini pula agar lingkungan untuk masa depan selalu terjaga.
Faktanya polusi udara disumbang oleh kendaraan bermotor, pembakaran menghasilkan polutan berbahaya ke udara seperti CO,HC,NO dan Gas Rumah Kaca yang menyebabkan pemanasan global. Sebagai ilustrasi RON/CN rendah akan menghasilkan daya rendah namun konsumsi BBM tinggi namun menghasilkan gas buang tinggi.
Dari slide Tri Yuswidjajanto ada kesadaran yang terasa menyentak, perlukah subsidi BBM saat ini? Jika harga komersil pertalite mencapai Rp 17.200 dan di jual Rp 10.000, maka subsidi yang harus ditanggung APBN mencapai Rp 216 Trilyun. Untuk Solar harga komersil mencapai Rp 18.610 dan di jual Rp 6.800, subsidi mencapai Rp 11.810, nilai subsidi solar mencapai Rp 354 Triliun, total subsidi dari dua jenis BBM ini pertahunnya mencapai Rp 570 Triliun.
Angka 570 triliun tersebut setara dengan membangun jalan tol sepanjang 6.300 km, 142.500 km jalan provinsi dibangun, mendirikan sekolah sebanyak 41.000 buah, bisa mendirikan Rumah Sakit sebanyak 1200 buah, mampu mewujudkan 385 PLTU 100 MW, 32 juta KK selama 10 tahun mendapatkan BLT BBM.